Oleh: Sri Dona Nurjanna, Aktivis Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel
Asrama Haji Kota Jambi tampak biasa saja pagi itu, namun di dalam ruang pertemuan yang tidak terlalu megah, tengah berlangsung sesuatu yang tidak biasa pada Minggu (20/06/25). Puluhan perempuan dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul dalam satu ruangan. Berbicara, bersuara, menyusun strategi, dan menegaskan keberadaan mereka dalam perjuangan panjang agraria Indonesia. Musyawarah Petani Perempuan ini menjadi bagian dari rangkaian besar Kongres V Sarekat Petani Indonesia (SPI), dan dalam peristiwa ini, satu hal menjadi nyata bahwa petani perempuan selalu berproses di dalam perlawanan.
Pembukaan acara dilakukan oleh Henry Saragih, Ketua Umum SPI, yang menegaskan bahwa sejarah panjang perjuangan petani Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran petani perempuan. Namun, di balik perjuangan kolektif itu, perempuan selalu menghadapi tantangan ganda. Sebagai petani dan sebagai perempuan. Ia menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan keberanian. Bagi Henry, pendidikan adalah fondasi untuk membentuk kekuatan intelektual petani perempuan, dan keberanian adalah senjata untuk menembus tembok ketidakadilan yang selama ini menutup suara mereka.
Suara-suara yang kemudian muncul dalam forum ini mengungkap kisah yang lebih dari sekadar data statistik atau catatan kebijakan. Mereka adalah darah dan air mata dari sistem yang telah lama mengabaikan perempuan. Nani Kusmaeni, seorang aktivis buruh nasional yang berasal dari Jawa Barat, membuka forum dengan kegelisahan membuncah. Ia berasal dari keluarga pedesaan yang hidup pas-pasan, namun menyadari bahwa negara yang katanya kaya raya ini justru membiarkan kemiskinan dan tanah-tanah subur dikuasai korporasi. “Kenapa kekayaan agraria kita bukan untuk rakyat? Kenapa perempuan seperti saya selalu hanya disuruh dukung, tapi tidak pernah diminta bicara?” katanya. Ia percaya bahwa perubahan harus dimulai dari bawah, dari level RT, RW, hingga kepala desa. Perempuan harus masuk ke dalam ruang kekuasaan, bukan hanya berdiri di luar sebagai pendukung. Banyak perempuan pedesaan terlempar ke kota mencari peruntungan hidup. Seperti dirinya yang kini menjadi buruh dan namanya sering dinyalakan di jalanan kota saat demonstrasi mogok kerja. Lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk perjuangan kolektif kelas buruh, yang kini bergandengan tangan bersama kaum tani di Partai Buruh. Di Musyawarah Petani Perempuan ini suaranya menggema seperti ingin meruntuhkan tembok kekuasaan.
Jika Nani berbicara perihnya hidup di pedesaan dan kerasnya hidup sebagai buruh, maka Rosinah hadir membawa suara dari laut. Ia adalah Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), sekaligus nelayan perempuan yang setiap hari bekerja menangkap ikan, mengolah hasil laut, hingga merajut jaring. Namun ironinya, dalam catatan negara, ia dan ribuan perempuan lain seperti dirinya tidak diakui sebagai nelayan. Pemerintah hanya mengenal nelayan sebagai laki-laki. Dalam satu kalimat, Rosinah menelanjangi sistem yang seksis dan bias: “Kami kerja 24 jam, tapi tak dianggap ada.” Diskriminasi ini tak hanya membuat perempuan kehilangan akses bantuan dan subsidi, tapi juga meminggirkan mereka dari keputusan penting di komunitas pesisir. Selain itu, kekerasan seksual dan pelecehan masih menjadi masalah serius yang sering diabaikan. Untuk menjawab ini, Rosinah membentuk sangkepan. Sebuah forum pelatihan bulanan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat solidaritas di antara perempuan pesisir.
Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, Minawati membawa kisah yang berbeda, namun tak kalah penting. Ia datang dari jantung kota Jakarta, mewakili Kaum miskin perkotaan. Dalam testimoninya, Minawati menjelaskan bagaimana perempuan miskin kota menghadapi bentuk penindasan yang tak kalah brutal: penggusuran, jeratan rentenir, dan pinjaman online. Ia menceritakan bagaimana keluarga-keluarga miskin harus membayar bunga harian hanya untuk bisa membeli makan, dan bagaimana perempuanlah yang paling menderita ketika penggusuran terjadi. “Kami lelah berharap pada negara,” katanya. Karena itu, mereka membentuk koperasi perempuan yang mandiri. “Koperasi itu bukan hanya untuk ekonomi, tapi juga tempat kami saling menguatkan,” tambahnya. Minawati bahkan mendorong kawan-kawannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. “Kami tak hanya mau berdemo, kami mau ambil bagian dalam menentukan arah kebijakan.”
Namun mungkin suara paling mengguncang datang dari Zubaidah, Ketua SPI wilayah Sumatera Utara. Ia adalah satu-satunya perempuan yang memimpin di tingkat wilayahnya. Ia menceritakan bagaimana ia dan petani-petani perempuan lainnya menghadang alat berat, menolak intimidasi aparat bersenjata, dan tetap berdiri meski ditodong senjata. “Kami tak pernah takut,” katanya lirih namun penuh tenaga. Namun keberanian itu sering kali dihargai dengan pengkhianatan. Setelah tanah diperoleh lewat perjuangan panjang, nama kepemilikan justru atas nama suami mereka. Ini, bagi Zubaidah, adalah ketimpangan yang nyata dan menyakitkan. “Kami bertempur, kami berdarah, tapi kami tetap tak diakui,” katanya. Ia menegaskan bahwa reforma agraria sejati bukan hanya soal redistribusi tanah, tapi juga soal keadilan sosial, ekonomi, dan gender di institusi keluarga. Perjuangan agraria harus dilihat dari perspektif perempuan yang berdaulat sejak di ranah domestik, sebab seringkali lelaki yang disebut sebagai suami menjadi batu besar yang menghadang perjuangan agraria itu sendiri.
Empat suara ini, meskipun datang dari latar belakang yang berbeda, membentuk satu simfoni perjuangan yang sama. Mereka mengajarkan bahwa perlawanan tak selalu datang dari panggung-panggung besar atau ruang-ruang parlemen. Ia bisa lahir dari sawah yang basah, dari laut yang asin, dari lorong-lorong sempit di kota sesak, serta dari gemuruh pabrik. Dan dari sana pula lahir politik otentik. Politik yang dibangun dari pengalaman hidup, dari luka, dari keberanian untuk tetap bertahan sekaligus melawan meski ditindas.
Musyawarah ini juga menghasilkan arah baru perjuangan perempuan petani. Para peserta sepakat bahwa pendidikan politik harus diperluas, terutama di desa-desa dan komunitas pesisir. Mereka juga menyerukan pengakuan formal terhadap nelayan dan petani perempuan oleh negara, serta mendorong reforma agraria yang berbasis keadilan gender. Koperasi perempuan juga akan diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan yang terpenting perempuan harus masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Apa yang terjadi di Jambi bukan sekadar agenda rutin organisasi tani. Ia adalah tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan akar rumput di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perempuan tak lagi mau sekadar menjadi korban. Mereka telah menjadi bagian yang merancang perlawanan, penggerak, dan pemimpin.
Petani, Nelayan dan Buruh Perempuan telah lama hidup di tengah ketidakpastian. Tanah mereka dirampas, laut mereka dikomersialisasi, ruang hidup mereka dikepung pembangunan. Namun mereka juga telah lama membangun kekuatan, satu demi satu, dalam senyap yang perlahan menjelma menjadi gemuruh. Dari Jambi, suara mereka kini mengudara ke seluruh negeri: bahwa perempuan bukan hanya layak didengar, tapi layak memimpin. Perjuangan agraria adalah perjuangan perempuan. Sebab perempuan tidak hanya boneka pelengkap atribut simbol perlawanan belaka, melainkan instrumen politik yang siap melakukan kerja-kerja perlawanan melawan penindasan.