Palembang-Spora, Persoalan konflik pertanahan di Sumsel masih menjadi persoalan serius sampai saat ini. Hasil studi LBH Palembang menggambarkan problem pertanahan di sumsel berpusar pada adanya monopoli penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Proyek international restorasi ekosistem. Konflik muncul ketika izin lahan untuk perusahaan mengambil lahan yang sudah dikelola olah petani yang berujung pada perlawanan masyarakat dan tindakan kekerasan oleh negara.
Dari fenomena konflik ini, LBH Palembang bekerjasama dengan Yayasan Tifa melaksanakan Pertemuan dan Workshop Konsep Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria di Palembang 3-4 Juli 2013. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan pembuatan draf konsep aleternatif yang akan diajukan kepada pemerintah
Peserta pertemuan (3 Juli) sebanyak 10 orang konseptor penyelesaian konflik agraria dari Jakarta dan Palembang, sedangkan peserta workshop (4 Juli) sebanyak 30 orang yang berasal dari instansi pemerintah, Organisasi masyarakat sipil, Organisasi advokat, Petani, akademisi dan Organisasi pengusaha.
Direktur LBH Palembang, Eti Gustina, SH, MH, berharap pertemuan selama dua hari ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan Konsep Alternatif yang dapat digunakan semua pihak untuk pencegahan dan penyelesaian konflik agraria di Sumsel. (S01)