Jakarta-Spora, Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan dengan tema memperkuat gerakan sosial dalam rangka akselerasi tata kelola hutan dan lahan yang diselenggarakan di Jakarta 17-20 Desember 2013 bertujuan untuk (1)Menyampaikan temuan hasil studi tentang tata kelola hutan dan lahan kepada publik dan pemangku kepentingan, (2) Menyampaikan rekomendasi hasil studi kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah , (3) Merumuskan strategi yang efektif bagi masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam akselerasi tata kelola hutan dan lahan.
Konferensi yang diselenggarakan oleh Seknas FITRA, ICEL dan ICW atas dukungan The Asia Foundation (TAF) dan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) ini dihadiri oleh sekitar 100 orang yang datang dari berbagai daerah, khususnya dari Kalimantan dan Sumatera, selain dari kementerian dan Organisasi Internasional. Peserta yang hadir sebagian besar merupakan mitra TAF dalam menjalankan program SETAPAK dan Pemda Kabupaten dimana program SETAPAK di jalankan. Dari Sumatera Selatan Mitra TAF yang hadir adalah Walhi Sumsel, PINUS, WBH, PEMALI, dan Spora Institute.
Pada konferensi ini juga FITRA, ICEL dan ICW menyampaikan temuan hasil studi dengan masing-masing tema sebagai berikut:
– Studi Analisis Anggaran Hutan dan Lahan di Indonesia; dilaksanakan oleh Seknas FITRA. Konteks studi meliputi analisis anggaran nasional, propinsi dan kabupaten khususnya pada Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan dan Sektor Perkebunan.
– Studi LULUCF Governance Index (LGI); dilaksanakan oleh ICEL dan Seknas FITRA. Studi ini mengukur tingkat transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi pada sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan di tingkat Kabupaten.
– Studi Korupsi dalam Industri Berbasis Hutan dan Lahan; dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Hasil studi yang akan disampaikan meliputi modus-modus korupsi serta hubungan patron – client terkait proses perijinan.
Tantangan ke depan dalam mendorong gerakan sosial Tata Kelola Hutam dan Lahan adalah bagaimana memperkuat posisi masyarakat sipil agar mampu menjadi penyeimbang bagi kekuatan Sektor Swasta dan Pemerintah yang dinilai masih belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu gagasan untuk memperkuat posisi ini adalah melakukan konsolidasi baik konsoslidasi gagasan dan pemikiran maupun konsolidasi organisasi, serta membangun jaringan advokasi yang luas. (S01)