Palembang-Spora, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan menyadari bahwa akar utama krisis lingkungan hidup yang berdampak pada kemiskinan dan ketidakadilan adalah sistem kapitalisme global dengan kebijakan neoliberalisme. Dalam manifesto WALHI secara jelas menyebutkan bahwa neoliberalisme selalu berusaha melemahkan peran negara, tujuannya adalah kemudian menguasai sumber daya alam untuk dikomersialisasi dan privatisasi. Upaya-upaya ini dilakukan melalui intervensi kebijakan dan membangun wacana (kontestasi) politik yang digunakan sebagai strategi oleh agen-agen pembangunan yang berhaluan neoliberalisme.
Menjawab tantangan di atas, WALHI sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup yang hampir empat dekade usianya telah mengalami transformasi arah gerakan, yang semakin meneguhkan jati dirinya menjadi bagian dalam mewujudkan perubahan sosial di Indonesia. Sebagai organisasi gerakan sosial dan lingkungan hidup yang beranggotakan berbagai lembaga selalu menjalankan mandatnya berdasarkan hasil keputusan anggota, baik melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), maupun Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH).
PDLH ke IX Walhi Sumsel pada Maret 2018 menghasilkan beberapa rumusan penting, yaitu struktur baru sebagai bentuk regenerasi kader-kader organisasi ditambah rekomendasi beserta program kerja yang menjadi prioritas selama empat tahun berjalan ini. KDLH menjadi pertemuan yang membahas evaluasi agenda lingkungan hidup selama satu tahun sebelumnya serta momentum perencanaan pelaksanaan program dan keorganisasian untuk satu tahun ke depan. Pada pertemuan KDLH 2020 yang diselenggarakan 12-13 September 2020 di Hotel Swarna Dwipa Palembang saat ini, Walhi Sumsel selain melakukan evaluasi program kerja juga mengagendakan memperkuat jaringan kerja dan pendidikan untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas untuk meneguhkan posisi walhi sebagai organisasi gerakan hijau. Termasuk memperkuat sinergitas Walhi dengan Sarekat Hijau Indonesia dan Partai Hijau Indonesia. (S01)