Penyelidikan Komnas HAM Harus Ditindaklanjuti Jaksa Agung

Oleh: Binsar Gultom
“Karena berbagai kasus pelanggaran HAM berat tidak pernah diselesaikan secara tuntas oleh negara dan pemerintah Indonesia, efek jera bagi pelaku pelanggaran HAM ke depan tidak pernah terwujud.”
Kecenderungan adanya penolakan untuk menyelidiki atau mengadili berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah menjadi kebiasaan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sikap melindungi secara terang-terangan dipertunjukkan penguasa yang warga negaranya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).
Perlindungan seperti itu tecermin pada kesengajaan rezim yang berkuasa untuk tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat atau memberikan interpretasi (penafsiran) berbeda dengan apa yang dimaksud perundang-undangan mengenai kejahatan
itu. Asas hukum lex stricta mengatakan, “Ketentuan hukum yang sudah tegas tidak boleh diinterpretasikan lain dari yang tertulis.” Namun, segala cara selalu dilakukan semata-mata untuk menciptakan impunitas bagi para pelaku kejahatan itu.
Contoh, adanya multitafsir terhadap Pasal 43 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebabkan berbagai kasus pelanggaran HAM berat–yang terjadi ‘sebelum’ terbentuknya UU Pengadilan HAM-yang sudah selesai diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selalu terganjal oleh berbagai kepentingan politis. Alasannya, pihak tertentu menginginkan pengadilan HAM ad hoc dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan
kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Hal itu, menurut penulis, ‘sangat keliru’ dan ‘salah’. Bagaimana mungkin DPR bisa langsung merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc tanpa didahului penyelidikan Komnas HAM seperti pemanggilan para saksi.
Sesuai dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Komnas HAM selaku lembaga ‘independen’ mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi ‘sebelum’ dan ‘sesudah’ terbentuknya UU Pengadilan HAM.
Jika saksi tidak bersedia hadir ketika dipanggil Komnas HAM dengan alasan pengadilan HAM ad hoc belum terbentuk, menurut hemat penulis, itu bukan menjadi penghalang bagi Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau alat-alat bukti lain. Biarkan saksi yang menolak untuk hadir tersebut dipanggil majelis hakim lewat jaksa penuntut ad hoc ketika sidangnya digelar.
Dalam praktiknya, majelis hakim yang mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur pernah memanggil saksi, mantan Presiden BJ Habibie, dari Jerman sekalipun ia tidak termasuk saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Lagi pula bagi hakim, sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dua alat bukti, sedangkan bukti lain hanyalah pelengkap.
Berbeda dengan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi ‘setelah’ terbitnya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM ‘tidak memerlukan rekomendasi dari DPR’, sebab pengadilan HAM berdasarkan Pasal 45 telah tersedia secara permanen di empat kota, yakni Pengadilan HAM Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar.
Terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi ‘setelah’ UU pengadilan HAM terbentuk, jika ada saksi yang membangkang dan tidak bersedia hadir atas panggilan Komnas HAM, sesuai dengan Pasal 95 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM dapat menggunakan pemanggilan paksa (subpoena) lewat bantuan pengadilan HAM yang telah ada di tempat wilayah hukum terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat.
Terlepas dari kasus pelang garan HAM berat itu terjadi `sebelum’ atau `sesudah’ UU Pengadilan HAM terbentuk, menurut penulis, tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak menindaklanjuti setiap hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM berat. Jika Jaksa Agung menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap, justru dia wajib memberikan petunjuk, di mana ketidaklengkapannya dan dalam waktu 30 hari penyidik Komnas HAM wajib melengkapi kekurangan tersebut (vide Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM).
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf (g) UU Pengadilan HAM, justru penyidik Jaksa Agung dapat `mengembangkan’ kasus tersebut dengan memerintah penyidik Komnas HAM melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, serta pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan. Bila perlu, Jaksa Agung sesuai dengan kewenangannya `dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup’ (vide Pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) UU Pengadilan HAM).
Berdasarkan ketentuan tersebut, selama ini Jaksa Agung terkesan mengabaikan ketentuan UU Pengadilan HAM dengan cara mengembalikan berkas kepada Komnas HAM.
Alasannya, belum memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan undang-undang. Komnas HAM pun langsung terdiam, tidak berupaya melengkapi kekurangan tersebut sebagaimana diminta Jaksa Agung. Mestinya Komnas HAM dapat memberikan respons kepada publik, khususnya kepada korban/ keluarga korban pelanggaran HAM, demi terwujudnya penegakan hukum di bidang HAM.
Karena berbagai kasus pelanggaran HAM berat tidak pernah diselesaikan secara tuntas oleh negara dan pemerintah Indonesia, efek jera bagi pelaku pelanggaran HAM ke depan tidak pernah terwujud. Akibatnya, akan bermunculan kasus pelanggaran HAM seperti yang hangat dibicarakan sekarang–kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Mesuji Lampung/ Sumatra Selatan.

Koran tempo cetak 4 januari 2012