Jaminan Sosial dan Tanggung Jawab Negara

  Wawancara: Salamudin Daeng

SEDANE.  Setidaknya sejak 2009 persoalan mengenai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 terus mengemuka. Respon terhadap persoalan tersebut bahkan menjadi agenda utama beberapa serikat buruh selain penolakan sistem kerja outsourcing. Secara umum dalam merespon persoalan tersebut serikat buruh terbagi menjadi dua, antara yang menuntut pengesahan UU SJSN sekaligus mendorong dibentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), dan yang menolak UU SJSN dan BPJS. Dalam mencapai tujuannya, kedua pihak tersebut membentuk dan terlibat dalam dua aliansi besar dalam isu Jaminan Sosial, yaitu KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial), dan KJSPR (Komite Jaminan Sosial Pro Rakyat).

Dalam catatan LIPS, sepanjang semester 1/2011, aksi massa serikat buruh dalam merespon kebijakan mengenai Jaminan Sosial menempati urutan pertama, baik dalam intensitas aksi maupun jumlah massa aksi yang terlibat. Selain itu muncul juga perdebatan mengenai konsep jaminan sosial yang tertuang dalam UU SJSN. Namun, tidak banyak pihak yang tahu persis apa saja yang diperdebatkan, bahkan di level bawah muncul diskusi yang kurang sehat, berupa tuduhan dan makian. Perbincangan ini bertujuan untuk melihat kembali beberapa persoalan mengenai jaminan sosial dalam situasi yang sedang dihadapi gerakan buruh dan masyarakat pada umumnya serta melihat kembali peluang-peluang penguatan gerakan buruh. Perbincangan ini bukan untuk menyatakan dukungan pada salah satu pihak, tapi untuk ikut serta dalam memperkaya perdebatan itu sendiri.

Selain pembaca dapat mengikuti hasil wawancara Jurnal Sedane bersama Salamudin Daeng yang melakukan kritik terhadap konsep Jaminan Sosial yang tertuang dalam UU SJSN, pembaca juga dapat mengikuti pendapat Roni Febrianto yang mendukung konsep Jaminan Sosial yang tertuang dalam UU SJSN dan penetapannya, dalam link berikut
Sedane: Menurut Anda apa saja masalah yang terkait dengan isu Jaminan Sosial di Indonesia?

SD: Ada beberapa persoalan yang sering saya dengar dan disoroti oleh banyak pihak terkait pelaksanaan jaminan sosial. Pertama, SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) tidak bisa mengakomodir secara menyeluruh, padahal seluruh rakyat mestinya dijamin oleh Undang-Undang dalam suatu sistem jaminan sosial. Kedua, proses pelaksanaan dari jaminan sosial yang sudah ada cenderung tidak transparan, tidak terbuka, dan tidak accountable. Walaupun mereka diaudit, tapi memang dinilai seperti itu dan itu tidak hanya terjadi pada BUMN jaminan sosial. Kenyataannya, BUMN secara keseluruhan tidak baik dalam hal pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya, dan keberpihakannya kepada kepentingan nasional dan rakyat. Ketiga, dari segi manfaat yang diterima oleh masyarakat yang mengikuti jaminan sosial, itu pun masih banyak sekali keluhan, yang paling banyak dipersoalkan adalah kualitas pelayanannya.

Ketiga hal ini memang suatu persoalan yang harus diletakkan dalam kerangka persoalan tersendiri yang harus diperbaiki dan dibenahi oleh Pemerintah. Model pelaksanaan jaminan sosial yang dijalankan oleh empat BUMN saat ini, kalau mengacu kepada UU BUMN, masih berorientasi pada keuntungan, belum berorientasi pada manfaat yang diterima oleh seluruh rakyat. Kritik itu seharusnya mendorong suatu upaya untuk membenahi atau merumuskan jaminan sosial yang baru. Tetapi di dalam proses pelaksanaannya, jaminan sosial yang baru, baik secara ideologi, kelembagaan, dan kemanfaatan untuk rakyat, tidak menjadi antitesis terhadap sistem yang lama, karena tidak adanya suatu perbedaan yang mendasar. Kalau kita melihat model yang diusung dalam UU SJSN, keinginannya adalah menanggung secara keseluruhan, tetapi basisnya tetap iuran dan kepesertaan, hanya jaminan kesehatan yang pada tahap permulaan dibayar oleh pemerintah, sedangkan untuk jaminan-jaminan yang lain -kalau kita baca UU-nya,- semuanya iuran.
Sedane: Bagaimana bangunan jaminan sosial yang sedang dirumuskan dan diajukan sekarang?
Mari kita pertimbangkan apakah iuran kepesertaan jaminan sosial merupakan sesuatu yang pantas untuk keadaan ekonomi kita sekarang. Pertama, 110 juta masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan di bawah dua dolar per hari. Kedua, sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, dan merekalah yang akan diharuskan untuk membayar iuran, baik untuk asuransi kecelakaan, asuransi pensiun, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini merupakan insurance, karena itu bukan jaminan sosial, karena basisnya adalah iuran. Tidak ada pasal yang mengatakan untuk jaminan di luar kesehatan boleh gratis. Ketika semuanya didasarkan pada pembayaran iuran kepesertaan, maka dapat dipastikan ini merupakan sistem asuransi.
Selanjutnya, karena badan hukum yang hendak ditawarkan oleh UU SJSN maupun BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial), merupakan badan hukum otonom, atau wali amanah. Dimana badan hukum tersebut cenderung merupakan badan hukum private, seperti halnya badan otonom yang berlaku di Perguruan Tinggi Negeri (badan hukum publik dan waliamanah, ed.). Dengan konsep seperti itu, kedudukan badan hukum tersebut berada di luar tanggung jawab negara, di mana anggaran negara hanya masuk untuk program jaminan kesehatan, dan tidak pada program lainnya. Karena itu, ini dapat diartikan, pelaksana dari jaminan sosial semacam ini bukanlah sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab negara, karena badan hukumnya adalah otonom dengan watak swasta.
Ketiga, kita harus memeriksa tujuannya. Tujuannya dari UU ini adalah mengumpulkan, dan memobilisasi dana dari masyarakat untuk kemudian diintegrasikan ke dalam investasi di sektor keuangan. Hal ini bisa dilihat dari struktur keanggotaan dewan pengawasnya, di mana di dalam UU yang dimaksud dengan Keanggotaan Dewan Pengawas yang dimaksud adalah tenaga profesional yang menguasai bidang jaminan sosial, keuangan atau investasidan bagaimana BPJS memiliki kewenangan untuk melakukan investasi terhadap dana jaminan sosial yang berasal dari masyarakat ke dalam pasar keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan dari konsep jaminan sosial ini adalah bisnis, di mana nanti pengelolaannya bisa untuk investasi; suatu upaya untuk mengumpulkan uang dari sumber-sumber lain, walaupun dikatakan nanti kemanfaatannya akan dikembalikan kepada peserta. Namun bagaimana konsep pengembalian kemanfaatan tersebut kepada peserta yang bayar dan yang tidak bayar; bagaimana cara mengembalikannya untuk jaminan kesehatan, tidak ada keterangan!
Itu yang menjadi pusat masalah dari UU SJSN. Pertama SJSN sama dengan asuransi; kedua badan hukumnya cenderung merupakan badan hukum private; ketiga tujuannya cenderung merupakan tujuan bisnis atau berorientasi keuntungan. Lebih berbahaya lagi mereka mengakomodir investasi di pasar keuangan. Semua itu berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam UU SJSN, namun sayangnya hal ini cenderung tidak dipahami secara penuh oleh teman-teman yang mendukung UU ini.
Kemudian, secara filosofis pertanyaannya adalah: UU ini berbicara tentang apa atau hendak membangun apa? Secara kelembagaan pandangannya seperti apa? Sehingga bisa dilihat apakah tujuannya berorientasi pada keuntungan/bisnis atau berorientasi pada kepentingan sosial? Jika kita membaca ketiga ringkasan cara berpikir struktur konsep pembangunan jaminan sosial tersebut. Maka yang terjadi adalah, pertama secara teori, konsep pembangunan jaminan sosial tersebut masuk kedalam paradigma mainstream ekonomi pasar, bukan paradigma jaminan sosial. Ini pasar yang sedang berbicara, istilahnya pasar asuransi.
Kedua, konsep pembangunan jaminan sosial tersebut bertentangan dengan konstitusi. Karena konstitusi mengamanatkan jaminan sosial yang tidak seperti itu. Mari kita lihat apa yang disebut  jaminan sosial menurut konstitusi. Perhatikan Pasal 34 UUD 1945, tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 31, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Penyelanggaraan jaminan sosial harus mengacu pada pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan terkait dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tentang bumi, air dan kekayaan alam beserta isinya, harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ingat, BUMN jaminan sosial merupakan cabang produksi yang penting, karena itu seharusnya dikuasai oleh negara. Jadi akar teori dari jaminan sosial yang harus dipakai paling tidak menganut pada pasal tersebut, dan bukan mencari asas-asas dari sumber lain.
Kita seringkali mencari teori-teori dari bangsa lain, cara mengelola bangsa lain terhadap suatu sistem yang baru, yang sebenarnya tidak bisa kita tiru. Jaminan sosial di Inggris punya sejarah sendiri, di sana jauh sebelum konsep jaminan sosial dibakukan, sudah terdapat konsep iuran dalam tradisi masyarakatnya. Juga, jangan meniru-niru Amerika. Di sana jaminan sosial merupakan hasil dari pertarungan yang dalam, sejak zaman Roosevelt, dan memang mereka iuran, tapi ini berbeda dengan kita, ada yang iuran dan ada yang dibayar oleh negara. Ikuti dulu dasar akar masalah jaminan sosial di Indonesia, dan harus dibangun di dalam kerangka dan tujuan pembebasan nasional dan penguatan ekonomi rakyat.

Sedane: Pembebasan nasional dan membangun ekonomi rakyat. Apakah Indonesia pernah punya pengalaman membangun jaminan sosial dalam kerangka demikian?

SD: Pada zaman Soekarno BUMN terus dibangun, tapi pada periode berikutnya justru diprivatisasi. Jadi persoalannya kenapa kita tidak membangun BUMN yang kita miliki padahal jumlahnya banyak, termasuk BUMN jaminan sosial itu sendiri.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup kuat bahkan dalam hal-hal yang paling fundamental. Indonesia memiliki pengalaman sejarah pembebasan nasional, dan pernah mengadakan perundingan luar negeri yang merupakan suatu pencapaian tertinggi dalam sejarah perundingan internasional, yaitu Konferensi Asia Afrika. Tidak ada di belahan dunia lain yang memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai contoh, menjadikannya semangat, energi bagi seluruh bangsa-bangsa di Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, untuk bebas dari penjajahan. Kita juga memiliki tradisi membangun pertahanan nasional dan rakyat, seperti Pasal 30 UUD, tidak ada pasal seperti itu di belahan dunia yang lain. Secara ringkas, kalau kita ingin menelusuri atas hal apa saja yang sudah pernah kita bangun, maka kita harus masuk dalam dasar filosofi yang kita kembangkan, filosofi dan ideologi yang kita kuasai. Konstitusi dasar kita adalah UUD dan praktek kehidupan ekonomi masyarakatnya, jangan masyarakat kemudian diharuskan iuran. Itu berbahaya. Karena itu, sekali lagi, teman-teman serikat buruh harus memahami hal ini, caranya adalah dengan memperbanyak upaya-upaya dialog.

Sedane: Kalau boleh berandai, ketika BPJS disahkan, ciri-ciri apa yang menghubungkan BPJS dengan pasar asuransi?

SD: Semuanya. Tentang siapa manajemen di dalamnya, tentang pertimbangan ekonomi, pertimbangan investasi, semuanya termuat di dalam RUU BPJS. Salah satunya soal diperbolehkannya dana jaminan sosial tersebut digunakan untuk melakukan investasi dimanapun, hal tersebut semuanya terdapat dalam RUU SJSN. Sengaja dibuat seperti itu, karena perancangnya merupakan teknikal asisten  promodal asing.

Seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman jaminan sosial di negara lain. Sebagai contoh di Amerika yang telah menerapkan mekanisme iuran sejak zaman Roosevelt. Saat ini isu privatisasi jaminan sosial di Amerika kembali dibicarakan dan didorong oleh Partai Republik, dengan alasan semakin membengkaknya biaya jaminan sosial. Privatisasi jaminan sosial tersebut berarti dilepaskannya secara penuh jaminan sosial dari pengelolaan pemerintah. Pertarungan untuk menuju privatisasi jaminan sosial di Amerika hampir terjadi sepanjang sejarah. Saat ini, strategi yang diusulkan untuk memprivatisasi jaminan sosial di Amerika adalah dengan mendorong penerapan individual account terhadap dana jaminan sosial. Rekening perorangan (individual account) tersebut bisa dipindah-pindah dari satu manajemen ke manajemen lain. Jadi perubahannya didorong dari pengelolaan rekening bersama melalui manajemen besar jaminan sosial yang menjamin semua orang yang terdaftar, kemudian menjadi rekening-rekening pribadi, di mana setiap individu bisa mengontrol, dan memindah-mindahkan tempatnya berinvestasi, seperti halnya peserta asuransi swasta. Hal tersebut saat ini terus dilawan. Model privatisasi  yang dimaksud oleh Wall Street dan partai  Republik itu terdapat dalam UU BPJS dan SJSN. Mirip sekali dengan rekening perorangan tersebut. Walaupun namanya bukan individual account tapi direkeningkan sebagai badan hukum otonom yang mirip dengan badan hukum model wali amanah, di mana kemudian uangnya bisa digunakan untuk investasi kemana saja.

Sedane: Kondisi saat ini apa bisa dikatakan, jika badan pengelolanya milik negara, tapi manajemennya korporatis?

SD: Sekarang, kalau badannya seperti itu sudah bukan milik negara, BUMN hanya menjadi badan milik publik saja. Mereka menyebutnya sebagai badan hukum otonom. Itu sama dengan badan hukum perguruan tinggi negeri yang menganut mekanisme iuran, dan memungut iuran sesukanya, untuk kemudian uangnya disimpan dimana saja dan sesuka mereka.

Karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan mengenai kebebasan menginvestasikan dana jaminan sosial. Hal itu harus diperhitungkan benar-benar. Belajar dari krisis Eropa dan Amerika, di mana hutang negara Eropa dan Amerika paling besar bersumber dari dana social security. Amerika punya hutang dana social security sebesar 2,7 triliyun US dollar, dana tersebut berasal dari tabungan masyarakat yang kemudian dibelikan obligasi oleh pemerintah. Uang itu hilang, mau apa? Tidak jadi cadangan devisa, tapi hangus. Kalau dibelikan obligasi negara, terus negaranya bangkrut seperti Amerika sekarang, uang itu kemudian dipakai untuk reformasi sektor keuangan, menyuntik perusahaan-perusahaan swasta, mau apa?
Hal ini harus dipertimbangkan dalam menyusun UU BPJS. Tidak boleh uangnya digunakan untuk investasi atau membeli obligasi, apalagi lintas negara, misalnya uang SJSN Indonesia dipakai untuk membeli obligasi, atau surat hutang di Filipina, hanya karena bunganya tinggi. Karena niat dari penyusunan UU ini berdasarkan mandat dari IMF dan ADB, maka dana jaminan sosial yang berhasil dikumpulkan kemudian akan diintegrasikan ke pasar keuangan, ditambah dengan mendudukkan lembaga jaminan sosial di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedane: Jadi apa yang diperlukan untuk membangun jaminan sosial dengan tanggung jawab negara dengan akses yang universal?

SD: Pertama kita butuh suatu UU jaminan sosial, bukan asuransi sosial. Dasar hukum jaminan sosial itu harus mengacu pada amanat Pancasila dan UU negara. Dari mana uangnya? Kas negara. Kalau negara tidak mampu, itu bohong. Bayar hutang mampu. Kalau ada kelompok yang bilang negara tidak mampu, sama dengan tidak mau berjuang. Perusahaan asuransi saja mampu, kenapa negara tidak mampu. Kalau perusahaan asuransi mengelola dana asuransi 6-9 juta orang di Indonesia dia mampu, kenapa negara tidak mampu?!

Sedane: Bagaimana dengan adanya pendapat dari teman-teman lain yang sama-sama menolak model jaminan sosial yang tertuang dalam RUU SJSN, tapi di sisi lain mereka tidak yakin kalau negara mampu, dengan anggapan struktur finansial di Indonesia saat ini dikuasai oleh swasta?

SD: Harus dibedakan antara yakin dengan tidak mampu, kemudian secara pragmatis menuntut sesuatu yang salah. Harus dicermati segmennya, bukan begitu caranya mendorong negara bertanggung jawab. Konsep jaminan sosial berdasarkan konstitusi itu harus menjadi visi utamanya, bukan mencari alasan-alasan lalu mendorong pengelolaan pihak lain terhadap masalah, misalkan pertimbangannya struktur finansial, coba bacakan struktur finansial seperti apa?

Sedane: Ada data-data keuangannya, angka-angka yang menunjukkan kalau struktur finansial kita memang dikuasai swasta, jadi kalau mau mendanai jawabannya harus mulai dari nasionalisasi.

SD: Tidak sampai harus melakukan nasionalisasi. Pendapatan sumber daya alam  masih besar. Tujuhpuluh persen pendapatan negara disumbang oleh pajak, 200-300 triliun disumbang oleh sumber daya alam. Terus dana negara sekarang dipakai untuk apa? 90 triliyun setahun dipakai untuk melakukan insentif pajak pada sektor swasta, untuk memberikan stimulus fiskal, padahal dana jaminan sosial tidak sampai sebesar itu kebutuhannya.

Persoalannya negara mau atau tidak. Kita harus membuat UU baru lagi buat jaminan sosial, yang pendanaannya bersumber dari kas negara, dan dikelola oleh negara. Dicadangkan setiap tahun untuk jaminan sosial sekian puluh triliun, katakanlah 100 triliun setahun. Setiap tahun dicadangkan, habis tidak habis diakumulasikan sebagai dana abadi untuk tahun berikutnya. 10 tahun negara bisa memiliki 1.000 triliyun. Problemnya mau atau tidak.
Kita tidak bisa mengabdikan semua kepengurusan sosial ekonomi kepada bisnis karena ini bukan bisnis, ini tanggung jawab negara terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang muncul akibat krisis, jangan sudah kena krisis kemudian dipungut iuran. Jaminan sosial merupakan alat untuk mengintervensi masyarakat yang sedang mengalami krisis akibat kapitalisme. Nah, jangan diserahkan kepada iuran. Mekanismenya harus pajak, bukan orang kaya diharuskan membayar iuran jaminan sosial untuk mensubsidi orang miskin. Itu keluar dari kaidah, tidak boleh begitu, tapi negara membuat regulasi pajak dimana negara dapat memungut lebih besar dari orang kaya.

Sedane: Bagaimana dengan pendapat, kalau sumber pendanaan SJSN berasal dari iuran, berarti buruh sebagai pembayar iuran akan menjadi salah satu stakeholder yang berpartisipasi, dengan begitu kelompok buruh bisa menuntut. Bagaimana pendapat Anda?

SD: Kalau begitu buat saja koperasi sendiri di masing-masing pabrik. Partisipasi iuran bisa Anda kontrol. Kita harus memaksa rakyat mengontrol negara ini, bukan membuat badan otonom. Negaralah yang seharusnya kita kontrol, bukan badan otonom. Negara yang jelas menerima uang dari pajak saja tidak bisa kita kontrol, apalagi badan otonom. Jadi tidak bisa begitu, negara harus dikontrol penggunaan pajaknya, dan jangan karena negara tidak mampu kita kontrol, kemudian kita mendorong lembaga nonnegara untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Sedane: Apa pendapat Anda tentang kemunculan dua kubu dalam isu Jaminan Sosial ini, kubu KAJS yang pro SJSN dan BPJS dan kubu lainnya yang menolak?

SD: Saya hanya bisa memberi masukan, kepentingan dan tujuan mereka sebetulnya sama baik dan mulia: ingin mengadakan jaminan sosial di Indonesia. Hanya ada yang tidak terjelaskan. Ada yang tidak dapat memandang masalah ini secara menyeluruh. Masukan saya hanya satu, segera berkonsolidasi, berbicara di atas dasar kepentingan bersama. Tingkatkan dulu komunikasinya, jangan takut berdialog. Yang jelas presiden dan parlemen pasti menarik ulur persoalan ini, karena uang di BUMN Jaminan Sosial sangat banyak, dan karena ini akan dimasukkan ke dalam program reformasi sektor keuangan. OJK saja belum selesai, dan nantinya lembaga SJSN akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, yang paradigmanya adalah menganggap uang sebagai jasa.

Kita tidak bisa terus menerus saling menyalahkan, karena massa memiliki kepentingan yang sama, buruh di sini, dan buruh di sana, sama kepentingannya, ingin negara bertanggung jawab. Hanya saja ada yang minta negara ada yang minta asuransi. Tingkatkan dialog dan jangan dulu meminta DPR mensahkan UU jaminan sosial, tapi minta pasal-pasal yang sesuai dengan tuntutan kita. Tuntutan kita akan pasal-pasal itu yang mesti dirumuskan secara benar. Dialog, komunikasi, bikin usulan konkret. Masing-masing mengusulkan apa, kemudian masukan ke DPR, dan usul itu harus diterima dulu. UU tidak boleh disahkan kalau usulan itu belum diterima. Konsolidasi, jangan tempur secara politik (antarorganisasi prorakyat, ed.), percuma kalau tempur adu-aduan massa. Demo benar, tapi jangan menuntut asuransi. Demo sepakat, kemudian saling dialog. Dua-tiga tahun ini dialog dulu. Komunikasi yang intensif perlu ditingkatkan, harus didorong sampai menghasilkan draft UU.
Jadi saran saya temen-teman harus mau membuka diri, dialog dan harus mau meluruskan dan tidak bias kepada kepentingan kapitalis internasional.

Sedane: Ada yang berpendapat begini, mereka menyebut program perjuangan SJSN saat ini sebagai program minimum, dan kelak akan dilanjutkan dengan menjalankan strategi judicial review, apa pendapat Anda?

SD: Program ini, apapun namanya, secara filosofi harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, harus memiliki semangat kekeluargaan, semangat kerjasama, serta semangat musyawarah mufakat. Program Jaminan Sosial harus mengacu pada 4 pasal: tentang pekerjaan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang cabang produksi. Jangan menggunakan acuan yang lain. Ketika kita bicara keempat pasal tersebut, maka negara harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sumber anggarannya dari pajak, dan bukan dari iuran. Kalau iuran, biarkan BUMN yang selenggarakan, segmen pasarnya berbeda. Pegawai Negeri Sipil, kalau masih ingin di TASPEN silahkan. Tapi negara harus menyediakan sendiri yang satu di bawah negara, sehingga buruh miskin, pegawai miskin, yang tidak bisa mendapatkan jaminan sosial dari asuransinya, bisa menggunakan negara. Misalnya, saya ikut asuransi seperti model JAMSOSTEK, dan tidak semua penyakit saya ditanggung, saya harus bisa minta tolong pada negara, dengan masuk ke dalam asuransi jaminan sosial yang disediakan gratis oleh negara. Negara itu harus untuk seluruh rakyat, karena itu amanat konstitusi dan dasarnya bukan iuran, tapi dari sumber-sumber pendapatan negara, dari pajak.

Salamudin Daeng adalah Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)