Palembang-Spora, Sengketa lahan di tahun 2013 cenderung meningkat akibat diterbitkannya Hak Guna Usaha (HGU) menjelang Pilkada di Sumatera Selatan, untuk itu gerakan petani perlu mewaspadai kondisi ini. Hal ini merupakan salah satu catatan penting dari konferensi petani di Palembang (29/12) yang menghadirkan beberapa narasumber yaitu Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad, Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana, serta pengurus Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Yanyan.
Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Rakyat Walhi Sumsel, yang dikonfirmasi Spora setelah konferensi tersebut mengatakan bahwa, menjelang Pilkada banyak HGU yang akan diterbitkan oleh incumbent yang merupakan modus untuk mendapatkan dukungan dana dalam rangka kampanye. “Pemberian HGU menjelang Pilkada inilah akan berakumulasi pada konflik-konflik agraria, baik konflik yang lama maupun konflik yang baru”, ungkapnya.
Lebih lanjut Hadi mengatakan, perlu ada desakan untuk menghentikan pemberian izin konsesi lahan terhadap perusahaan pertambangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan di Sumsel menjelang Pilkada. “Diperlukan pengawasan yang ketat dalam tata kelola hutan dan lahan, khususnya mengenai pemberian izin. Pengawasan ini harus dilakukan oleh berbagai pihak seperti Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , dan organisasi rakyat, agar pemerintah yang berkuasa tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengobral HGU menjelang Pilkada”, Ungkap Hadi ketika ditemui di sekretariat Walhi Sumsel. (S01)