Bangsa Pengimpor yang Melupakan Petani

Oleh: Khudori

Sampai saat ini pemerintah masih mengidap mentalitas kolonial: sikap percaya kepada kekuatan usaha besar. Lebih dari 400 tahun evolusi pembangunan selalu dibimbing oleh jiwa yang meniadakan petani/warga sebagai subyek pembangunan.

Salah satu ciri Kabinet Indonesia S Bersatu adalah membuat target tertentu. Tahun ini pemerintah mematok target produksi lima bahan pangan utama: beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Target produksi empat dari lima bahan pangan utama itu tidak tercapai. Satu-satunya yang tercapai adalah daging sapi. Produksi beras, jagung, dan kedelai malah turun. Dibanding target produksi, produksi padi lebih rendah 5,2 juta ton gabah kering giling, jagung 4,77 juta ton pipilan kering, kedelai 629.932 ton kupasan kering, dan gula kristal putih 400 ribu ton. Dibanding tahun lalu, produksi padi turun 1,63 persen, sedangkan produksi jagung dan kedelai masing-masing turun 6 persen dan 4 persen. Kegagalan semacam ini bukan hal baru.

Akibat target produksi tak tercapai, kita rugi dua kali. Pertama, negara kehilangan potensi pendapatan riil dari empat komoditas strategis itu sekitar Rp 40,2 triliun. Kedua, devisa melayang untuk mengimpor pangan yang target produksinya tak tercapai. Dengan asumsi harga US$ 600 per ton, impor 1,9 juta ton beras tahun ini bernilai Rp 10,26 triliun (kurs Rp 9.000 per dolar).

Devisa yang melayang makin besar untuk impor 2 juta ton jagung, 1,63 juta ton kedelai, dan 0,7 juta ton gula kristal putih. Uang itu menciptakan dampak berganda luar biasa jika berputar di dalam negeri. Karena berputar di luar negeri, justru negara lainlah yang menikmatinya.
Nilai impor semakin besar apabila keseluruhan komoditas pertanian, baik pangan, hortikultura, perikanan, maupun makanan-minuman, diperhitungkan. Hingga Oktober lalu, impor komoditas hortikultura dan produk olahannya, misalnya, mencapai Rp 17,6 triliun, naik 36 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sepanjang Januari-November 2011, impor makanan-minuman mencapai US$ 220,9 juta (hampir Rp 2 triliun), naik 16,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, impor pangan, baik di bawah kewenangan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun Kementerian Perindustrian, tahun ini hampir Rp 100 triliun, hampir 6 kali anggaran Kementerian Pertanian.
Membanjirnya komoditas pangan, peternakan, dan hortikultura impor membuat produksi petani/peternak domestik terdesak. Ini bukan sematamata soal daya saing, melainkan lebih karena taktik dan politik dagang yang tidak fair dan minimnya proteksi dari negara. Hampir semua bahan pangan penting, seperti gandum, beras, jagung, gula, kedelai, dan daging, harganya terdistorsi oleh berbagai bantuan/ subsidi domestik, pembatasan akses pasar, dan subsidi ekspor. Akibatnya, harga di pasar dunia bersifat artifisial dan rendah. Karena tak ada perlindungan memadai, berbagai produk itu mengalir deras menyasar 240 juta warga kita.
Indonesia ibarat rumah besar dengan pintu terbuka lebar. Siapa pun bisa bebas keluar-masuk tanpa halangan berarti. Lihat saja aneka sayur, kentang, dan aneka benih, termasuk yang berbakteri dan berpenyakit, dengan mudah masuk wilayah Indonesia. Misalnya, kentang impor asal Cina dan Prancis ternyata mengandung bakteri Erwinia carotovora, penyebab penyakit batang hitam pada kentang. Benih jagung Thailand dan padi asal India terbukti mengandung bakteri Pseudomonas syringae, Pantoea stewartii, dan Pantoea aglomerans, yang belum ada di Indonesia. Masuknya aneka bahan pangan tak aman itu tak hanya merugikan konsumen, tapi juga menyengsarakan petani. Ketika petani kentang babak-belur dan terpaksa turun ke jalan, pemerintah baru sadar dan buru-buru mengaktifkan balai karantina serta mengatur impor melalui pembatasan pelabuhan impor, dan kode harmonisasi impor (HS).
Dibanding era 1970-an, tantangan produksi pangan saat ini semakin kompleks. Lahan pertanian kian sempit dan kelelahan (fatigue), produktivitas melandai karena degradasi lahan dan lingkungan, air kian langka, serta anomali iklim dan cuaca kian sulit diprediksi. Itu semua membuat produksi pangan berisiko tinggi.
Karena kepemilikan lahan yang sempit, ujung-ujungnya kesejahteraan petani sebagai produsen tidak pernah membaik. Kondisi ini diperparah oleh mazhab pembangunan pertanian pangan yang berorientasi produksi, bukan kesejahteraan. Pertanian dikonstruksikan sebagai sektor produksi, tak peduli kesejahteraan petani. Bahkan ada kecenderungan kebijakan yang melupakan, bahkan meniadakan, para petani.
Sampai saat ini pemerintah masih mengidap mentalitas kolonial: sikap percaya pada kekuatan usaha besar. Lebih dari 400 tahun evolusi pembangunan selalu dibimbing oleh jiwa yang meniadakan petani/warga sebagai subyek pembangunan. Premis dasar kebijakan yang diyakini adalah, usaha besar selalu memiliki kapasitas lebih tinggi dari petani. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, mazhab ini bisa dilihat dari program food estate, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi, dan rencana pembentukan BUMN Pangan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Padahal bukti-bukti empiris menunjukkan sebaliknya. Buktinya, siapa yang memproduksi pangan bagi 240 juta warga kita kalau bukan petani? Itu dilakukan di 7,5 juta hektare sawah; 3,6 juta hektare area karet; 3,7 juta hektare kebun kelapa; dan ratusan ribu hektare kebun kopi, teh, tebu, lahan kedelai, jagung, serta yang lain. Apa jadinya jika mereka mogok?
Kebijakan lain yang meniadakan petani bisa dilihat dari janji-janji membagi 8 juta hektare lahan untuk petani yang tak kunjung ditunaikan.
Berulang kali pemerintah merilis data bahwa potensi perluasan kawasan budidaya pangan masih cukup luas.
Tapi lahan itu tidak diberikan kepada petani, pekebun, warga pinggir hutan, atau kaum marginal lainnya. Puluhan juta hektare lahan justru diserahkan hanya kepada segelintir pengusaha dan konglomerat dalam aneka konsesi dengan lama puluhan tahun: Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, atau eksploitasi tambang di hutan lindung. Hasilnya sudah samasama kita rasakan: hutan gundul dan habis tapi tak membuat kita kaya. Sebaliknya, kita panen banjir tanah longsor. Dalam waktu dekat berharap ada teknologi baru semanjur revolusi hijau rasanya mustahil. Tanpa penambahan lahan baru buat pangan, kita akan jadi bangsa ayam broiler: bangsa pengimpor.
Khudori, PEGIAT ASOSIASI EKONOMI POLITIK INDONESIA; ANGGOTA KELOMPOK KERJA AHLI DEWAN KETAHANAN PANGAN PUSAT (2010-2014)
Tempo
Senin, 26 Desember 2011